VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Vladimir Putin akan dilantik sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan yang akan diadakan di ibu kota Moskow pada Selasa (7/5). Upacara tersebut, yang dijadwalkan berlangsung di Kremlin, secara resmi akan menandai dimulainya masa jabatan enam tahun Putin, yang memenangi 87,28 persen suara dalam pemilihan presiden yang diadakan pada Maret. Setelah upacara pelantikan, pemerintahan Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintahan baru akan mulai menjabat dengan persetujuan parlemen negara tersebut, sesuai dengan amandemen konstitusi yang dibuat pada 2020.

Dalam hal tersebut, Putin akan mengajukan calon perdana menterinya ke Duma, majelis rendah parlemen Rusia, untuk mendapatkan persetujuan. Meski parlemen mempunyai kekuasaan untuk menerima atau menolak kandidat tersebut, Putin akan dapat langsung menunjuk perdana menteri tanpa memerlukan persetujuan parlemen jika anggota parlemen menolak kandidat tersebut sebanyak tiga kali. Dalam kasus seperti itu, Putin juga berhak membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan parlemen baru. Menurut media lokal, Perdana Menteri saat ini Mikhail Mishustin kemungkinan akan diangkat kembali karena dia secara luas dipandang sebagai kepala pemerintahan yang sukses berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meski perang Rusia-Ukraina sedang berlangsung dan sanksi ekonomi berikutnya dari Barat.

Putin akan secara langsung menunjuk menteri luar negeri, pertahanan, kehakiman, situasi darurat, dan dalam negeri melalui konsultasi dengan Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri saat ini, Sergey Lavrov, dan Menteri Pertahanan Sergey Shoygu akan mempertahankan jabatan mereka, sementara kementerian yang terkait dengan ekonomi dan keuangan juga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan.

Namun, karena adanya kritik masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, olah raga dan kebudayaan, mungkin akan terjadi beberapa perubahan pada kementerian terkait dan ada pula kemungkinan dibentuknya Kementerian Pemuda. Berdasarkan undang-undang Rusia, proses persetujuan pemerintahan baru dapat memakan waktu paling lama hingga 20 Mei, meski daftar calon perdana menteri dan dewan menteri diperkirakan akan diserahkan ke parlemen segera setelah upacara pelantikan.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menentang penyimpangan apa pun terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti yang dikutip Sputnik, Minggu (5/5). Sebelumnya pada Minggu, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan menutup kantor lokal Al Jazeera, dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan. “Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Dujarric.

Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan siarannya, memblokir situsnya dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit. Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia menambahkan, petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut. Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.

Sumber: Sputnik