VOInews.id- Mesir menyalahkan Israel atas penutupan perlintasan perbatasan Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah serangan militer di kawasan itu. "Israel bertanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Selasa (14/5) mengecam kebijakan Israel yang “memutarbalikkan fakta dan menghindari tanggung jawab,” kata pernyataan itu.
Shoukry menganggap "kendali Israel di sisi Palestina pada perbatasan Rafah, operasi militer di sekitar terminal, dan bahaya yang diakibatkan terhadap pekerja bantuan dan pengemudi truk” menjadi alasan utama kegagalan membawa bantuan melalui penyeberangan Rafah. Dia juga mengecam keras “upaya Israel yang bersungguh-sungguh untuk mengalihkan tanggung jawab ke Mesir atas krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza.”
Pekan lalu, Israel merebut perbatasan Rafah di sisi Palestina, yang merupakan jalur penting bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, hingga menyebabkan seluruh penduduk wilayah tersebut berada di ambang kelaparan. Jalur Gaza telah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan sejak Oktober 2023. Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Selasa pagi menyerukan pembukaan kembali penyeberangan Rafah dan menyalahkan Mesir karena mencegah pengiriman bantuan ke Gaza.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melawan upaya Dewan Perwakilan Rakyat AS memaksanya mengirimkan persenjataan ke Israel menyusul keputusannya menahan pengiriman apabila Israel meneruskan serangannya ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan. Merespons penundaan itu, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Republik sebelumnya mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memaksa pemerintah AS mencabut penundaan pengiriman senjata.
Presiden Biden berjanji akan memveto RUU tersebut. "RUU tersebut akan mengganggu upaya presiden melaksanakan kebijakan luar negeri yang efektif," demikian pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Selasa (14/5). "Jika presiden menerima naskah RUU tersebut, ia pasti akan memvetonya," lanjut pernyataan itu. Anggota DPR AS dalam beberapa hari mendatang akan membahas RUU Bantuan Keamanan Israel, yang salah satu isinya mengecam keputusan Biden menangguhkan pengiriman bantuan ke Israel.
RUU tersebut juga akan menahan penyaluran anggaran dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional hingga bantuan tersebut dikirimkan. "Kita harus memastikan presiden bertanggung jawab atas taktik intimidasi mengerikannya yang mengancam keselamatan sekutu kita dan rakyat Israel dengan menguatkan Hamas," ucap pemimpin fraksi Partai Republik di Kongres AS, Steve Scalise.
Gedung Putih mengatakan, RUU tersebut merupakan reaksi sesat terhadap penyimpangan pendekatan yang disengaja atas kebijakan pemerintahan Biden terkait Israel. RUU tersebut juga dikhawatirkan melanggar wewenang konstitusional presiden dan menimbulkan dampak tak terduga, seperti melarang pemerintah menyesuaikan postur anggaran bantuan militer demi membantu Israel, demikian pernyataan itu.
Sumber: Sputnik
VOInews.id: Penasihat Keamanan Nasional Kepresidenan Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan menyampaikan AS "tidak percaya" genosida terjadi di Gaza, Palestina. Walau begitu, ia mengatakan Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina.
VOInews.id: Kaledonia Baru mengumumkan jam malam dan larangan berkumpul di tempat umum, Selasa (14/5/2024). Pemberlakuan terjadi setelah demonstrasi terhadap usulan reformasi pemungutan suara di wilayah tersebut berakhir rusuh, Senin (13/5/2024) malam. Kaledonia Baru merupakan teritori Prancis yang terletak di tengah Samudra Pasifik.